logo-menitini

Pemerintah Tambah Kepemilikan Saham Freeport Jadi 63 Persen, Targetkan Penerimaan Negara Lebih Besar

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan keterangannya kepada awak media di Washington D.C., pada Jumat, 20 Februari 2026.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan keterangannya kepada awak media di Washington D.C., pada Jumat, 20 Februari 2026. (Foto: BPMI Setpres/Kris)

Menurut Bahlil, setelah penandatanganan nota kesepahaman (MoU), pembahasan teknis akan dilanjutkan untuk memastikan seluruh aspek administrasi terpenuhi oleh pihak Freeport. Dalam rencana peningkatan eksplorasi, kebutuhan pendanaan akan dibagi sesuai porsi kepemilikan masing-masing.

“Di dalam perpanjangan 2041 nantinya diharapkan pendapatan negara harus jauh lebih tinggi ketimbang pendapatan negara yang ada sekarang ini. Termasuk dalamnya royalti dan pajak-pajak lain khususnya emas. Ini biar tidak disalah terjemahkan lain-lain oleh saudara-saudara saya yang ada di Tanah Air,” ujarnya.

BACA JUGA:  Investor Australia Datang ke Jakarta, Bidik Peluang Investasi di Ekonomi Hijau hingga Digital

Produksi dan Proyeksi Tambang

Pemerintah bersama MIND ID dan Freeport-McMoRan telah melakukan negosiasi intensif selama dua tahun terakhir. Langkah tersebut diambil untuk memastikan keberlanjutan operasional tambang di Papua, terutama karena puncak produksi diperkirakan terjadi pada 2035.

“Kita tahu bahwa konsentrat Freeport sekarang memproduksi 1 tahun pada saat belum terjadi musibah, Itu mencapai 3,2 juta ton biji konsentrat daripada tembaga yang menghasilkan kurang lebih sekitar 900 ribu lebih tembaga dan kurang lebih sekitar 50 sampai 60 ton emas,” ucapnya.

Iklan

BERITA TERKINI

OLAHRAGA

PERISTIWA

NASIONAL

DAERAH

HUKUM

POLITIK

LINGKUNGAN

Di Balik Foto

BERITA TERKINI

Indeks>>