BP Komnas Pengawas BOP LBP Tolak Wisata Halal di Labuan Bajo

Label Wisata Halal

DENPASAR, MENITINI.OM– Merespons kontroversi di masyarakat Manggarai Barat, Flores, Badan Pengurus Komite Nasional Pengawas Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo-Flores (BP Komnas Pengawas BOP LBP) di Jakarta merasa keberatan bila program wisata halal diterapkan di Manggarai Barat. Dijelaskan, keberatan masyarakat sangat beralasan sebab Manggarai Barat sedang mendorong wisata berbasis budaya.

“Wisata berbasis budaya merupakan salah satu jenis kegiatan pariwisata yang menggunakan kebudayaan sebagai objeknya baik itu bahasa, masyarakat tradisional, kerajinan tangan, musik dan kesenian, sejarah suatu tempat, cara kerja, bentuk dan karakteristik arsitektur di masing-masing daerah tujuan wisata, tata cara berpakaian penduduk, dan lain sebagainya yang komponenya berbasis kebudayaan,” kata Juru Bicara BP Komnas Pengawas BOP LBP Maksimus Ramses Lalongkoe dalam siaran pers yang diterima MENITINI.COM di Denpasar, Kamis  (9/5). 

BACA JUGA:  Ada Apa, Baba Siheng Ngotot Gugat Tanah Milik Keuskupan Denpasar di Labuan Bajo
Advertisements
Dermaga di Labuan Bajo penyebrangan menunju ke Pulau Komodo, Rinca dan Padar

Lalongkoe menjelaskan, realitas dan kondisi empirik ini yang membuat masyarakat pencinta pariwisata Manggarai Barat menolak keras rencana adanya konsep pariwisata halal tersebut. Konsep pariwisata halal merupakan bagian dari industri pariwisata yang ditujukan untuk wisatawan muslim dan pelayanan wisatawan dalam pariwisata halal ini merujuk pada aturan-aturan Islam.  

“Berdasarkan realitas lapangan selama ini, para pelaku pariwisata telah melayani para wisatawan muslim sesuai dengan kebutuhan mereka dan tak satupun diantara mereka yang mempersoalkan. Hal ini menunjukan masyarakat Manggarai Barat dan para pelaku pariwisata memahami pelayanan jasa pariwisata,” tandas Lalongkoe. 

Untuk itu, lanjutnya, program wisata halal ini tidak tepat dan tidak cocok diterapkan di Labuan Bajo karena tidak sesuai dengan budaya, potensi, karakteristik, serta branding pariwisata setempat  yang selama ini telah mendunia. Konsep pariwisata halal yang didengungkan itu layaknya dikembangkan di destinasi-destinasi wisata yang memiliki kultur dengan kebudayaan Timur Tengah dan memiliki potensi untuk menarik kedatangan pelawat dari kawasan itu.

Kolam renang milik hotel Sylvia di Labuan Bajo

Pengembangan pariwisata sesuai kebutuhan pasar tak harus disamakan dengan daerah lain di Indonesia sebab akan menghilangkan  keadaan dan kondisi natural pariwisata daerah tersebut. 

Lalongkoe menambahkan, selain itu juga konten atau isi wisata halal adalah keyakinan partikular. Sebagai hal yang partikular ia tidak bisa menjadi alasan dasar pembuatan kebijakan publik di bidang pariwisata.  

“Bidang pariwisata sudah seharusnya berpijak pada ideologi Pancasila sebagai landasan ideologis seluruh kebijakan publik tak terkecuali pariwisata. Wacana wisata halal ini juga kontraproduktif dengan kearifan lokal Manggarai Barat, Manggarai Raya bahkan NTT umumnya,” jelas Lalongkoe.  

Untuk itu, Nusa Tengara Timur (NTT) Diaspora-Jakarta yang tergabung dalam Komnas Pengawas BOP LBF menyatakan pendapat sebagai berikut: Pertama, mendesak Menteri Pariwisata Ri untuk menghentikan dan sekaligus membatalkan wacana Wisata Halal di Labuan Bajo berdasarkan alasan dan kajian-kajian di atas. 

Kedua, mendesak Presiden JokoWidodo (Jokowi) mereposisi kembali Badan Pengurus BOP Labuan Bajo-Flores dengan alasan sebagai berikut: (1) Para personil Badan Pengurus BOP Labuan Bajo-Flores dinilai tidak memahami dan mengetahui secara utuh karakteristik dan budaya masyarakat lokal. (2) Para personil BOP Labuan Bajo-Flores dinilai kurang profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai BOP, sehingga menimbulkan reaksi penolakan masyarakat.

“Karena itu, kami mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengangkat orang-orang profesional dalam jajaran BOP Labuan Bajo yang lebih memahami dan mengetahui karakter dan budaya masyarakat lokal demi terwujudnya program BOP ke depannya,” ujar  Lalongkoe. 

Kontroversi program Wisata Halal di Labuan Bajo dipicu  sosialisasi melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diselenggarakan Kementerian Pariwisata  RI, bersama Badan Otorita Pariwisata (BOP) LB dan Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 30 April 2019 lalu di Labuan Bajo. Kegiatan ini  ternyata menimbulkan polemik yang berujung pada reaksi penolakan masyarakat pencinta pariwisata Manggarai Barat di berbagai daerah di Indonesia belakangan ini.gre

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*