DENPASAR, MENITINI.COM– Setelah lama hanya menjadi gosip, bau amis di Dinas Kesehatan Provinsi Bali akhirnya tercium. Bau amis ini terkait dugaan penyimpangan pengadaan alat kesehatan (alkes) di Rumah Sakit Bali Mandara (RSBM). Di mana tercium dugaan praktik KKN dalam proses tender terkait pengadaan alkes di RS milik Pemprov Bali tersebut.
Sumber MENITINI menuturkan, sebelum RSBM dibangun tahun 2016, di tahun 2015 ada RUP (Rencana Umum Pengadaan) Alat Kesehatan di RS tersebut. RUP tersebut disusun oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Pada saat itu direncanakan pengadaan alat kesehatan berjumlah 262 unit dalam dokumen Alokasi Alat Kesehatan. Di dalamnya meliputi nama alat, merek, type, jumlah (qty), SN Unit dan ruangan (lokasi di mana alat kesehatan itu ditempatkan. Total alat berjumlah 262 unit dengan proyeksi biaya lebih dari Rp 260 miliar.
Masih menurut sumber itu, sebelum pengadaan alkes ini, Dinas Kesehatan Provinsi Bali proaktif berkomunikasi dengan PT SBM, padahal belum ada proses tender. Jadi ada dugaan semacam ‘deal di bawah meja’ antara Dinas Kesehatan Provinsi dengan PT SBM. PT SBM memperoleh porsi unit dan nilai yang sangat signifikan dalam memasukkan alkes ke RSBM. Tercatat antara lain CT Scan, Fluoroscopy, X-Ray Mobile dan lainnya.
Menurut sumber tersebut, PT SBM memang melakukan “services’ khusus kepada petinggi Diskes Provinsi Bali. Mobil mewah yang diidentifikasi milik PT SBM dengan nopol DK 1XX VL selalu parkir di Dinas Kesehatan Bali. Mobil ini juga dipakai untuk antar jemput petinggi Diskes Provinsi Bali bila yang bersangkutan sedang ada urusan di Jakarta.
“Bahkan ada sales marketing dari PT BSM (dr. Ant dan Ir) setiap hari wara-wiri di kantor Dinas Kesehatan Provinsi Bali untuk melakukan pembicaraan teknis terkait pengadaan alat kesehatan tersebut,” ujar sumber tersebut di Denpasar, belum lama ini seraya menambahkan bahwa proses tender—yang belakangan dilakukan, hanya formalistas belaka, karena pemenangnya sudah jelas yakni PT BSM.
Masih menurut sumber tersebut, relasi antara Dinas Kesehatan Provinsi Bali dengan PT BSM ternyata terus berlangsung, sampai tahun-tahun selanjutnya ketika RSBM sudah beroperasi, terkait pengadaan alkes di RS tersebut. Dia mempertanyakan, apa keistimewaan dari perusahaan tersebut sehingga selalu menjadi mitra Dinas Kesehatan Provinsi Bali. “Saya berharap sih, bukan karena KKN. Saya minta Diskes Provinsi Bali dan RS Bali Mandara harus fair,” ujarnya dengan sinis.
Ada tender alkes senilai Rp 23 miliar. Namun karena barang yang ditawarkan oleh PT BSM selaku peserta tender tidak lolos, maka tidak ditandatangani oleh Kadis Kesehatan Provinsi Bali. Anehnya, pada tahun anggaran berikutnya, malah anggaran dinaikan menjadi Rp 25 miliar agar barang dengan merek Siemens dari PT BSM bisa lolos. Sedangkan produk tersebut bukan asli buatan Jerman selaku Factory of Country (FOC) dan Country of Origynal (COO) Siemens. Yang ditawarkan PT BSM justru Siemens buatan China.
Kecurangan itu diketahui, ketika PT BSM tidak menyampaikan secara jelas dalam presentasi mereka. “Itu berarti barangnya (merek Siemens) bukan asli buatan Jerman, tetapi buatan China. Jadi jelas barang KW dong. Kalau tidak percaya, coba tanyakan saja ke RS Bali Mandara, bagaimana kualitas barang-barang yang ditawarkan PT BSM yang saat ini dipakai oleh RS Mandara, bagus-bagus nggak,” ujarnya.
Kepala Dinas Provinsi Bali dr. Ketut Suarjaya sempat dihubungi untuk mengklarifikasi informasi tersebut. Namun ketika beberapa kali dihubungi, dr. Suarjaya mengaku sangat sibuk. Dia justru mengarahkan wartawan media ini mewawancarai Direktur atau Wakil Direktur RS Bali Mandara. “Iya maaf banget Pak, kalau di RSBM boleh dengan dengan Pak Dir atau para Wadirnya. Tks Pak, salam. Masih sibuk terus ini lho, maaf ya Pak,” tulis dr Suarjaya melalui pesan WhatsAap.
Dihubungi terpisah Direktur RSBM dr. Bagus Darmayasa terlihat kaget ketika media ini menunjuk dokumen pengadaan barang dan dugaan penyimpangan di rumah sakit yang dipimpinnya. “Anda dapat dari mana (data ini)?,” ujarnya. Kendati kaget dr. Bagus tak berani membenarkan atau membantah hal itu.
Dia berkilah, semua pengadaan barang (alat kesehatan) di RSBM bukan menjadi ranahnya. Semua menjadi tanggung-jawab Dinas Kesehatan Provinsi Bali—selaku penanggung jawab pengadaan barang dan pengguna anggaran. “Mohon maaf saya tidak bisa berkomentar. Silakan Anda menghubungi Diskes (Dinas Kesehatan Provinsi Bali),” ujar dr. Bagus Darmayasa. timM
