Bayu Herinata, Direktur WALHI Kalimantan Tengah, mengatakan proyek food estate harus dihentikan, terlebih mengingat sejarah proyek serupa yang gagal, misalnya proyek lahan gambut (PLG) sejuta hektare di era Orde Baru. “Hampir semua proyek food estate di Indonesia yang bertumpu pada pembangunan skala luas dan modal besar terus mengalami kegagalan. Kerusakan hutan dan lahan gambut akan memicu kerugian sosial ekonomi yang bukan cuma memiskinkan rakyat, tapi juga menguras keuangan negara. Pemerintah harus berhenti menyuguhi rakyat dengan janji kosong pemenuhan pangan lewat food estate. Berikan hak atas tanah dan kembalikan urusan pangan kepada petani.”
Pertemuan COP 27 tahun ini adalah pertama kalinya isu pertanian dan pangan turut menjadi perhatian utama lewat Paviliun Sistem Pangan. Banjir, badai, dan kekeringan sebagai dampak krisis iklim telah membuat jutaan petani di berbagai negara mengalami gagal panen. Menghadapi ancaman krisis iklim, transformasi sistem pertanian dan pangan dunia perlu diubah segera ke arah agroekologi yang menggunakan energi terbarukan, menghilangkan ketergantungan pada bahan kimia beracun, dan pada akhirnya menjamin produksi makanan sehat. Agroekologi juga dapat meningkatkan martabat petani, menghormati pengetahuan tradisional masyarakat adat dan memulihkan kesehatan dan integritas tanah secara alami. (rls/M-011)
