BADUNG, MENITINI.COM – Pendapatan pajak daerah Kabupaten Badung hingga Oktober 2024 baru mencapai Rp5,76 triliun atau sekitar 61,91% dari target sebesar Rp9,30 triliun. Dengan waktu kurang dari tiga bulan menuju akhir tahun, target ini terancam tidak tercapai.
Anggota Komisi III DPRD Badung, Nyoman Satria, meminta seluruh perangkat daerah (OPD) melakukan efisiensi dan penghematan untuk menyesuaikan dengan kondisi penerimaan pajak yang melambat. “Langkah cepat dan tegas sangat diperlukan agar target dapat dikejar,” tegasnya.
Satria juga meminta agar OPD meningkatkan kinerja dan mengoptimalkan potensi pajak daerah. Dengan demikian, target pendapatan pajak daerah tahun 2025 dapat tercapai.
“Laporan yang saya terima Rp5 triliun lebih sampai tanggal 30 September dari target Rp9 triliun,” ujar Satria, Kamis (23/10).
Bisakah tercapai? “Kalau Rp1 triliun per bulan mungkin bisa. Tapi kalaupun tidak, kami sudah memberikan masukan kepada TAPD melalui Pak Sekda selaku Ketua TAPD, agar seluruh perangkat daerah segera melakukan pengencangan ikat pinggang,” ujarnya lagi.
Menurutnya, langkah koreksi dan penyesuaian sangat penting untuk menghindari pemborosan belanja dan memastikan RAPBD tahun 2026 lebih realistis.
Ia menyebut DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan duduk bersama membahas RAPBD 2026 dengan mempertimbangkan capaian nyata tahun ini.
“Belanja-belanja yang bisa dibawa ke tahun 2026 sebaiknya dialihkan. Kami sudah berdiskusi dengan Ketua DPRD, Ketua Komisi III, dan anggota lainnya agar RAPBD 2026 ini tidak semu dan benar-benar bisa tercapai. Kalau kita berkaca dari 2025, perlu dilakukan koreksi lagi,” jelasnya.
Politisi asal Mengwi itu menilai, optimisme yang terlalu tinggi dalam menetapkan target pendapatan daerah sering menjadi masalah. Ia mencontohkan, dalam tiga tahun terakhir realisasi pendapatan Badung beberapa kali meleset dari target, meski tren penerimaan sempat melonjak signifikan di sektor pariwisata.
“Obsesi kita memang terlalu tinggi. Pendapatan naiknya signifikan, tapi lompat-lompat. Ini yang harus jadi pelajaran. Kalau realisasi sampai 30 September sekitar Rp5,8 triliun, mungkin realistisnya kita pasang Rp7,5 triliun saja di RAPBD 2026,” ujarnya.
Nyoman Satria juga mengingatkan pentingnya menyusun RAPBD berdasarkan perbandingan yang seimbang antara potensi pendapatan dan kebutuhan belanja, agar tidak terjadi kebingungan di lapangan.
Menurutnya, penyusunan anggaran seharusnya bersifat “apple to apple” dengan data realisasi tahun berjalan.
“Kalau tidak seimbang, pendapatan tinggi tapi belanja tidak bisa dilakukan, perangkat daerah juga bingung. Sudah dilelang dan dikontrak, tapi pendapatannya tidak ada. Karena itu kami di Dewan memberi masukan, mari kita duduk bersama dan susun RAPBD yang realistis,” tegasnya.
Dengan kondisi ekonomi global yang tidak menentu dan sektor pariwisata yang belum sepenuhnya stabil, DPRD Badung mendorong Pemkab agar menyusun kebijakan fiskal yang lebih hati-hati.
Langkah ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara belanja publik dan ketersediaan pendapatan, tanpa mengganggu pembangunan dan pelayanan masyarakat.
“Lebih baik kita membuat RAPBD yang realistis dari fakta di lapangan. Kalau kondisi seperti ini, lebih aman target PAD kita pasang di angka 7 sampai 8 triliun saja. Dengan begitu perangkat daerah bisa bekerja dengan tenang dan efektif,”tandasnya M-003
- Editor: Daton
