Deputi I Kantor Staf Kepresidenan RI, Febry Calvin Tetelepta.
AMBON,MENITINI.COM – Deputi I Kantor Staf Kepresidenan (KSP) RI, Febry Calvin Tetelepta menjelaskan kepada sejumlah awak media, bahwa Maluku harus keluar dari belitan kemiskinan. Menurutnya ketika pandemi covid 19 selesai, maka salah satu provinsi di wilayah timur Indonesia ini harus ada percepatan pertumbuhan ekonomi.
“Tapi Maluku salah satu wilayah yang belum keluar dari covid, akibatnya kita masih dililit kemisikinan. Walau ada paradox yang sangat besar, yakni terjadi pertumbuhan ekonomi tapi kita masih terlilit kemiskinan,” ucap Tetelepta dalam kegiatan “Maluku Bastori” di Swissbel Hotel, Sabtu (19/8/2023).
Dalam kegiatan yang dipandu moderator Jemy L Pierterz itu, Tetelepta mengingatkan, Maluku masih di bawah target Index Pembangunan Nasional (IPM) yang dipatok pemerintah pusat yakni 59,7.
Sekadar tahu, IPM meliputi parameter harapan hidup, melek huruf, melek pendidikan dan melek standar hidup. “Nah ternyata ini biasa-biasa sekali. Akibatnya kita belum mampu dongkrak perumbuhan Maluku,” ungkapnya.
Menurut Tetelepta, sejak periode pertama Pemerintahan Presiden Jokowi, ia diketahui sebagai sosok kunci di balik percepatan pembangunan infrastruktur. Khususnya Proyek Strategis Nasional (PSN).
Ditambahkan, saat ini lah Maluku harus belajar dari kesuksesan provinsi lain. Yakni dengan “memaksa” pemerintah pusat tampung hasil sumberdaya alam (SDA) Maluku.
Dan harus dipastikan, pajak tidak boleh keluar dari Maluku. Seperti dilakukan sejumlah provinsi, yakni Jawa Tengah dan Jawa Timur, masing-masing kantongi Instruksi Presiden (Inpres).
“Ini tahun emas, tahun kesempatan, kita harus paksa semua RPJM Maluku tahun 2029 harus ada program Maluku yang masuk. Artinya mau bikin apa saja, kita harus masukkan ke Inpres, itu baru kita bisa diperhatikan,” sebut Tetelepta.
Itu sebabnya ia mengingatkan pers Maluku agar bisa menjadi katalisator, yang bisa memicu perubahan.Terutama di daerah yang masih mengalami kemiskinan ekstrim, seperti KKT, MBD, SBT, Bursel dan Tual.
“Pers di Maluku harus lebih fokus pada daerah-daerah miskin, lalu konsolidasi dengan Pemda setempat. Untuk itu dibutuhkan kebijakan afirmasi dari Pemda Maluku. Artinya uang yang sudah sedikit ini, harus difokuskan ke pembangunan yang prioritas saja,” harapnya.
Menurut Tetelepta, semua pihak baik pers maupun pemerintah daerah harus kerja “based on data.” Yang darinya dapat diketahui sejauh mana kemampuan suatu daerah bisa lebih maju. (M-009)
