JAKARTA,MENITINI.COM – Anggota Komisi IX DPR, Nurhadi, mengingatkan pemerintah agar segera mengambil langkah efektif menyusul munculnya varian baru COVID-19 BA.3.2 atau yang dikenal sebagai “Cicada”. Varian ini menimbulkan kekhawatiran terkait potensi penyebaran yang lebih luas serta kemungkinan gejala yang lebih berat. Meski demikian, masyarakat diimbau untuk tidak panik. “Kemunculan varian baru ini tidak boleh disikapi […]

JAKARTA,MENITINI.COM – Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti tingginya jumlah kejadian bencana alam di Indonesia sepanjang awal tahun 2026. Ia menilai kondisi tersebut mencerminkan masih tingginya kerentanan masyarakat terhadap risiko bencana yang perlu segera ditangani secara sistematis. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), tercatat sebanyak 693 kejadian bencana alam sejak Januari hingga 6 April

JAKARTA,MENITINI.COM – Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, mendorong percepatan akses perlindungan bagi pekerja miskin melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan. Hingga kini, jumlah pekerja miskin yang belum terjangkau program tersebut diperkirakan masih mencapai sekitar 19 juta orang. Edy menilai kelompok pekerja miskin dan tidak mampu belum sepenuhnya dapat mengakses sistem jaminan sosial yang tersedia.

JAKARTA,MENITINI.COM – Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Adang Daradjatun menegaskan pentingnya sinergi antara MKD dan aparat penegak hukum dalam menjaga integritas anggota DPR, khususnya dalam penegakan etik dan hukum. Hal tersebut disampaikan Adang saat Kunjungan Kerja MKD DPR RI ke Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (6/4/2026). Ia menjelaskan, MKD memiliki fungsi sebagai

JAKARTA,MENITINI.COM –  Sejumlah pemerintah daerah (pemda) dilaporkan mulai mempertimbangkan untuk tidak memperpanjang kontrak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Langkah ini dipicu keterbatasan anggaran daerah serta aturan yang membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kondisi tersebut dinilai berpotensi memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap tenaga PPPK di

JAKARTA,MENITINI.COM – Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta, meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus dengan menelusuri seluruh unsur pidana secara komprehensif, termasuk kemungkinan penerapan pasal pembunuhan berencana. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/3/2026), Ssdita menegaskan bahwa

JAKARTA,MENITINI.COM – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah Indonesia yang mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengusut tuntas insiden serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian di Lebanon. Sukamta menyampaikan belasungkawa mendalam atas wafatnya prajurit TNI yang tengah menjalankan tugas dalam misi perdamaian dunia. “Kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas gugurnya

JAKARTA,MENITINI.COM – Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menyesalkan proses hukum yang menjerat pembuat video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Amsal Sitepu. Amsal yang merupakan Direktur CV Promiseland diketahui mengajukan proposal pembuatan video profil kepada sejumlah kepala desa. Dalam perkara tersebut, ia diduga melakukan penggelembungan anggaran (mark-up) dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB)

JAKARTA,MENITINI.COM – Wacana penerapan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) satu hari dalam sepekan sebagai langkah penghematan bahan bakar minyak (BBM) mendapat sorotan dari DPR RI. Anggota Komisi XII DPR RI, Ateng Sutisna, menilai kebijakan tersebut perlu dikaji ulang secara menyeluruh agar tidak melenceng dari kondisi nyata di lapangan. Menurut Ateng, target

JAKARTA,MENITINI.COM – Anggota DPR RI Jazuli Juwaini mendesak negara-negara di dunia untuk memberikan tekanan kepada Israel agar membuka kembali akses Masjid Al-Aqsa bagi umat Islam. Desakan ini muncul setelah adanya larangan pelaksanaan salat Idulfitri 1447 Hijriah di kawasan tersebut. Jazuli yang juga menjabat sebagai Presiden Justice and Democracy Forum (JDF) Asia Pasifik mengecam keras kebijakan